Launching Digitalisasi Pembayaran Retribusi Kebersihan, Wawako Ariza Harap Peningkatan Ekonomi

Prokompim Tanjungpinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Drs. H. Raja Ariza, M.M melaunching digitalisasi pembayaran retribusi kebersihan dengan Virtual Account/QRIS Bank BTN yang terintegrasi dengan Simpati. Acara dilaksanakan di Aula Sulaiman Badrul Alamsyah, Kantor Wali Kota, Rabu (30/9).

Inovasi ini menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam mendorong transformasi pelayanan publik, khususnya dalam mewujudkan sistem pembayaran retribusi kebersihan yang lebih mudah, transparan, akuntabel, dan dapat ditelusuri.

Dalam sambutannya, Wawako Ariza mengatakan digitalisasi pembayaran retribusi kebersihan bukan semata-mata menghadirkan cara baru dalam melakukan pembayaran. Lebih dari itu, sistem tersebut diarahkan untuk membangun tata kelola penerimaan retribusi yang semakin tertib, transparan, akuntabel, dan mudah ditelusuri. “Ini adalah bagian dari transformasi pelayanan publik Pemerintah Kota Tanjungpinang,” tegasnya.

Ia menjelaskan, perkembangan teknologi telah mengubah pola masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Karena itu, pemerintah harus mampu beradaptasi dengan menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, sederhana, serta memberikan kepastian kepada masyarakat.

Melalui pembayaran retribusi kebersihan secara digital menggunakan BALE Community, Virtual Account dan QRIS Bank BTN, yang didukung monitoring melalui Simpati, pelayanan diharapkan semakin dekat dan mudah diakses masyarakat. Sistem tersebut menghubungkan database wajib retribusi, pembayaran non-tunai, verifikasi transaksi, serta dashboard penerimaan retribusi kebersihan. “Dengan mekanisme tersebut, masyarakat memiliki pilihan pembayaran yang semakin praktis, sementara pemerintah memiliki instrumen pengendalian penerimaan yang semakin baik,” jelasnya.

Ia menekankan, digitalisasi bukanlah tujuan akhir, melainkan teknologi sebagai alat untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik dan tata kelola pemerintahan yang semakin akuntabel. “Setiap rupiah retribusi yang dibayarkan oleh masyarakat harus dapat dicatat, ditelusuri, diverifikasi, dan dipertanggungjawabkan,” katanya.

Untuk mendukung hal tersebut, keberadaan dashboard Simpati dinilai penting dalam membantu pemerintah memonitor penerimaan, transaksi yang belum diverifikasi, aktivitas juru pungut, hingga perkembangan penerimaan secara periodik.

Sistem tersebut diharapkan dapat memperkuat pengendalian internal sekaligus membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan retribusi daerah. Ia juga mengingatkan agar digitalisasi penerimaan berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas pelayanan persampahan. Masyarakat yang tertib memenuhi kewajibannya, menurutnya, tentu mengharapkan pelayanan kebersihan yang semakin baik. “Jangan sampai kita hanya berbicara mengenai bagaimana masyarakat membayar, tetapi melupakan bagaimana pemerintah memberikan pelayanan. Inilah yang harus menjadi komitmen kita bersama. Pembayarannya dipermudah, administrasinya ditertibkan, penerimaannya diawasi, dan pelayanannya terus ditingkatkan,” tegasnya.

Wawako Ariza juga meminta untuk dilakukan sosialisasi secara luas dan berkelanjutan dengan melibatkan kecamatan, kelurahan, RT dan RW. Pendampingan juga perlu diberikan kepada masyarakat yang belum terbiasa menggunakan pembayaran digital. “Digitalisasi jangan sampai menciptakan jarak baru dalam pelayanan. Teknologi justru harus membuat pelayanan lebih dekat, lebih mudah, dan lebih inklusif,” pesannya.

Selain untuk transaksi pembayaran, data yang dihasilkan dari sistem tersebut juga diminta untuk dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Pemerintah perlu mengetahui jumlah wajib retribusi yang aktif, perkembangan penerimaan, wilayah yang memiliki tunggakan, kinerja pemungutan, serta langkah yang perlu dilakukan berdasarkan kondisi di lapangan. “Simpati telah diarahkan untuk mengolah data pembayaran dalam dashboard serta mendukung monitoring penerimaan dan aktivitas juru pungut. Dengan demikian, kebijakan tidak lagi semata-mata didasarkan pada perkiraan, tetapi semakin didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Dikatakannya, peluncuran sistem tersebut bukanlah akhir dari pekerjaan, melainkan menjadi awal dari proses evaluasi dan pengembangan secara berkelanjutan. Ia meminta efektivitas sistem terus diukur, masukan masyarakat didengarkan, kendala dievaluasi, kekurangan diperbaiki, serta integrasi sistem terus dikembangkan.

Kepada masyarakat Kota Tanjungpinang, Wawako Ariza mengajak untuk tertib membayar retribusi kebersihan. Menurutnya, kebersihan kota bukan hanya menjadi tanggung jawab petugas kebersihan dan pemerintah, tetapi merupakan hasil dari kepedulian dan tanggung jawab bersama. “Mari kita manfaatkan kemudahan teknologi ini untuk membangun tata kelola retribusi yang lebih transparan sekaligus mendukung pelayanan kebersihan yang semakin baik,” ajaknya.

Ia berharap inovasi tersebut memberikan kemudahan bagi masyarakat, memperkuat transparansi sistem pembayaran, meningkatkan akuntabilitas pemerintah, serta turut mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tanjungpinang. “Ini bukan hanya sebuah aplikasi, tetapi sebuah sistem baru yang diharapkan membawa perubahan ke arah yang lebih baik, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Tanjungpinang,” pungkasnya.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang