Dialog Interaktif RRI, Lis Sampaikan Program Prioritas Pembangunan

Prokompim Tanjungpinang – Jelang peringatan Hari Jadi Kota Otonom ke-25 Tanjungpinang, Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H. hadir sebagai narasumber dan sampaikan program prioritas pembangunan kota Tanjungpinang. Hal ini disampaikan dalam Dialog Interaktif di Studio Pro 1 RRI Tanjungpinang, Jumat (16/10).

17 Oktober 2026, 25 tahun Kota Otonom Tanjungpinang bukan perjalanan yang mudah. Dari sebuah kota administratif, kini kita tumbuh menjadi Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau, Kota yang berbudaya, kota yang memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban Melayu.

Lis mengatakan, perjalanan 25 tahun Tanjungpinang secara bertahap akan terus berbenah. Akses kesehatan dan pendidikan gratis semakin mudah. Infrastruktur jalan, drainase, lampu jalan, dan PAD terus dibenahi. "Melalui Kementerian PU akan melakukan pembangunan atau relokasi RSUD beserta fasilitasnya. Termasuk bidang pendidikan, Pemerintah Kota Tanjungpinang masih terus menjalankan bantuan seragam dan perlengkapan sekolah gratis, hingga beasiswa kuliah di perguruan tinggi yang telah bekerjasama dengan Pemerintah kota Tanjungpinang. Selain sekolah rakyat, juga akan dibangun Sekolah terintegrasi, khusus bagi anak anak yang berprestasi. 20 hektar lahan akan kita siapkan dan akan dibangun oleh Pemerintah Pusat," jelasnya.

Selain itu, Lis juga paparkan terkait rencana pembangunan infrastruktur jalan, Koperasi Merah Putih, dan RTLH yang didapatkan dari program Pemerintah Pusat. Dengan PAD yang terbatas, maka Pemko Tanjungpinang mencari solusi dengan berjuang meminta anggaran Pemerintah Pusat. "Dengan PAD yang terbatas dan efisiensi masih dilakukan, maka untuk mewujudkan pembangunan harus mencari solusi menjemput anggaran Pemerintah Pusat. Untuk bantuan RTLH tahun 2026 kita mendapat bantuan sebanyak 589 unit, pembangunan jalan dan jembatan Sei Toca, 5 Kampung Nelayan di Wilayan pesisir, serta kita akan wujudkan pusat pertumbuhan perekonomian baru di wilayah Senggarang dan Kampung Bugis," jelasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Ketua I DPRD, Dr. Ade Angga, S.IP, M.M. Dalam kondisi devisit anggaran, roda pemerintahan harus tetap berjalan dan menjalankan program yang langsung menyentuh kepada masyarakat. "Dengan anggaran terbatas, namun Pemerintah masih bisa membangun, baik itu infrastruktur jalan dan jembatan, rehab sekolah, seragam gratis dan sebagainya. PAD Tanjungpinang masih ada peluang meningkat, dengan cara program Gurindam Pay harus dimaksimalkan agar mengurangi kebocoran pajak, juga perparkiran. Pusat perekonomian baru harus muncul, transportasi publik dibenahi, termasuk pemerataan sekolah. DPRD akan terus berkolaborasi bersama Pemko Tanjungpinang untuk terus melakukan pembenahan dan pembangunan yang menyentuh langsung kepada masyarakat," sebutnya.

Sementara itu, akademisi Hendri Sanopaka, menambahkan bahwa Otonomi itu bermakna kemandirian. 25 tahun ini kita belajar mandiri untuk membangun kota kita sendiri, meskipun masih banyak pekerjaan rumah yang harus kita selesaikan bersama. "Namun kondisi saat ini sangat berbeda. Selain dana transfer pusat juga terbatas, secara perlahan hak Otonomi Daerah diambil kembali oleh pemerintah pusat. Maka saat ini kewenangan Pemda sangat terbatas, tidak seperti dulu. Untuk itu, masyarakat harus paham. Salah satu cara agar daerah bisa melakukan pembangunan, Pemerintah harus jemput program dan anggaran dari Pemerintah Pusat," tambahnya.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang