Endang Pimpin Rakor TPID bulan Mei

Prokompim Tanjungpinang — Wakil Wali Kota Tanjungpinang Endang Abdullah, S.Kp., M.Si memimpin rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) secara daring bersama tim TPID Kota Tanjungpinang, dari ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Selasa (28/6).

Endang mengatakan, menurut data yang diperoleh sejak bulan Januari hingga Mei 2022 terjadi inflasi tinggi secara pesat di Tanjungpinang sehingga mengakibatkan terjadinya lonjakan harga pangan. “Presentase Inflasi Kota Tanjungpinang pada Bulan Mei 2022 yakni sebesar 1,02%. Tanjungpinang menjadi Kota yang mengalami inflasi tertinggi nomor 2 dari 7 Kota lainnya. Inflasi juga berpengaruh terhadap naik atau turunnya angka kemiskinan, ketika inflasi tinggi maka angka kemiskinan pun menjadi tinggi,” ucapnya saat membuka rapat.

Endang turut menyebutkan komoditi dominan penyumbang inflasi diantaranya tarif angkutan udara, daging ayam ras, ikan selar, ikan tongkol, cabai hijau, sate, ketimun, sotong, cabai rawit, dan udang basah. Sedangkan komoditi dominan yang mengalami penurunan harga yakni minyak goreng, kendaraan roda 2 online, emas perhiasan, ayam hidup, ikan lele, kangkung, gula pasir, bawang putih, ikan kakap merah, dan pepaya.

Endang dalam kesempatan itu turut mengapresiasi tidak terjadinya panic buying minyak goreng di Tanjungpinang dan meminta Dinas Perindag untuk membangun strategi khusus untuk pengendalian stok ketersediaan pangan bagi masyarakat yang kemudian selanjutnya akan dievaluasi. “Terima kasih berkat kerja sama berbagai pihak yang turut membantu dalam pengendalian situasi kebutuhan barang pokok tersebut. Tugas kita bersama untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam memperoleh bahan pangan, untuk itu bangun komunikasi yang baik dengan mitra tim pengendali untuk menstabilkan harga", sambungnya.

Lanjut disampaikan, andil terbesar terhadap inflasi di Kota Tanjungpinang juga datang dari kelompok pangan dan tembakau. Isu yang ditangkap di lapangan yakni terdapat kelangkaan solar yg bersubsidi, sehingga mempengaruhi mobilitas nelayan yang mengakibatkan naiknya harga ikan di pasar.

Endang mengemukakan bahwa jika mekanisme pasar diberi kebebasan dapat berdampak negatif. “Tidak dipungkiri panjangnya mata rantai distribusi menjadikan penyebab utama naiknya harga suatu komoditi, maka Government Treatment diperlukan guna penanganan inflasi,” ujarnya.

Terakhir Endang berharap dengan rapat koordinasi ini ditemukan solusi dan strategi terbaik untuk menstabilkan inflasi dan harga dipasaran. “Kita mempunyai tugas bagaimana cara untuk membudayakan masyarakat menjadi enterpreneur. Juga terkait inflasi tertinggi yang terjadi pada kelompok transportasi yang memberikan imbas pada mobilitas distribusi ikan ke pasar masyarakat. Pada intinya, Pemerintah hadir untuk mengawal langsung monitoring tim internal dan mitra kerja" tutupnya.

Turut hadir pada rapat tersebut secara langsung dari Pj. Sekda, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Dinas Perdagangan, Dinas P3, Bagian Ekonomi, dan Balai Karantina Pertanian. Serta mengikuti secara daring dari Polresta, Balai Karantina Perikanan, Bulog, Pelindo, BMKG, BI, dan Bappelitpang.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan 
Setdako Tanjungpinang