Wawako Ariza Harap Musrenbang Hasilkan Kesepakatan Kebutuhan Masyarakat

Prokompim Tanjungpinang – Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Drs. H. Raja Ariza, M.M., membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kelurahan Batu IX dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2027, di Cozy Cafe, Rabu (4/2).

Dalam sambutannya, Wawako Ariza menyampaikan bahwa Musrenbang Kelurahan merupakan forum strategis untuk menjaring aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah.
“Musrenbang Kelurahan menjadi wadah penting untuk menyerap aspirasi masyarakat dan menyelaraskannya dengan arah kebijakan pembangunan Kota Tanjungpinang,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa hasil Musrenbang Kelurahan akan menjadi dasar dalam perencanaan pembangunan pada tahapan selanjutnya. “Hasil Musrenbang Kelurahan ini akan dibahas pada Musrenbang Kecamatan dan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah,” tegasnya.

Wawako Ariza juga menekankan bahwa pembangunan tidak hanya berfokus pada fisik, tetapi juga pada peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Pembangunan tidak hanya berupa sarana dan prasarana, tetapi juga pembangunan nonfisik yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusia,” tambahnya.

Terkait RKPD Tahun 2027, Wawako Ariza menyebutkan bahwa penyusunannya merupakan bagian dari penahapan RPJMD Kota Tanjungpinang Tahun 2025–2029. “RKPD Tahun 2027 harus mampu menjabarkan arah kebijakan dan prioritas pembangunan secara terukur dan berkelanjutan,” jelasnya.

Ia mengungkapkan tema pembangunan RKPD Kota Tanjungpinang Tahun 2027. “Tema pembangunan RKPD Tahun 2027 adalah mendorong inovasi dan integrasi untuk pemberdayaan ekonomi, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, serta pengelolaan lingkungan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi,” ungkapnya.

Menutup sambutannya, Wawako Ariza berharap Musrenbang Kelurahan Batu IX menghasilkan kesepakatan yang benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat. “Melalui Musrenbang ini diharapkan terbangun kesepahaman antara pemerintah dan masyarakat dalam menetapkan prioritas pembangunan yang berorientasi pada kepentingan umum,” pungkasnya.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang