Upaya Penanggulangan Stunting, Endang Fokuskan Pada Identifikasi dan Penyebab Resiko

Prokompim Tanjungpinang - Melalui Dinas Kesehatan Kota Tanjungpinang, Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) melaksanakan rapat identifikasi Audit Kasus Stunting (AKS). Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah S.Kp, M.Si yang juga selaku Ketua TPPS Kota Tanjungpinang memimpin rapat tersebut, yang dilaksanakan di ruang rapat Dinas Kesehatan kota Tanjungpinang, Jumat (2/12).

Endang mengatakan, rapat AKS ini merupakan salah satu langkah untuk penanggulangan kasus stunting di suatu wilayah. “Audit Kasus Stunting merupakan upaya penguatan deteksi dan intervensi spesifik yang tepat bagi kelompok sasaran masyarakat yang berisiko mengalami stunting,” ucapnya.

Ditambahkannya, audit stunting sebagai upaya identifikasi resiko dan penyebab resiko pada kelompok sasaran berdasarkan survei atau sumber data lainnya. “Dengan mengidentifikasi masalah mendasar pada kelompok sasaran audit berisiko stunting, yaitu calon pengantin, ibu hamil, ibu menyusui/nifas dan baduta juga balita,” tambahnya.

Selain itu, tahapan pelaksanaan AKS setelah mengidentifikasi risiko stunting adalah mengetahui penyebab sebagai upaya pencegahan dan perbaikan tata laksana kasus serupa. “Dengan menganalisis faktor risiko terjadinya stunting pada baduta/balita, kemudian akan diperoleh rekomendasi penanganan kasus dan perbaikan tata laksana kasus serta upaya pencegahan. Serta terakhir memberikan respon atau tindak lanjut rekomendasi,” pungkasnya.

Endang berharap seluruh tim TPPS berperan aktif sehingga penanganan da jumlah kasus stunting dapat menurun. Program penyelesaian stunting tidak bisa ditangani oleh satu pihak tetapi keikutsertaan berbagai pihak. Tim Pendamping Keluarga diharapkan dapat menekan angka stunting dan mengejar target angka prevalensi menjadi 14% di tahun 2024,” harap Endang.

Selanjutnya juga dilaksanakan diskusi dan evaluasi bersama puskesmas yang memaparkan tentang intervensi yang telah dilakukan, evaluasi pemantauan, rencana tindak lanjut, dan kendala pada kasus stunting anak usia bawah dua tahun (Baduta) serta kasus bumil Kurang Energi Kronis (KEK) di wilayah masing-masing.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang