Sekda Zulhidayat Sampaikan Jawaban Pandangan Fraksi Terkait Ranperda APBD 2026

Prokompim Tanjungpinang — Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang Zulhidayat, S. Hut sampaikan pidato Wali Kota mengenai tanggapan Pemerintah Kota Tanjungpinang terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD atas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026, pada rapat Paripurna di Kantor DPRD Kota Tanjungpinang, Rabu (19/11).

Sekda Zulhidayat menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kota Tanjungpinang atas kerja sama dan kebersamaan dalam mendukung pembangunan daerah. "Kolaborasi yang harmonis antara eksekutif dan legislatif menjadi bagian penting bagi keberhasilan pembangunan, termasuk dalam proses pembahasan berbagai Rancangan Peraturan Daerah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat," ucapnya.

Untuk tanggapan terhadap Fraksi PDI Perjuangan, Sekda Zulhidayat menyampaikan terima kasih atas dukungan terhadap rencana Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2026. "Pemerintah Kota Tanjungpinang menegaskan komitmen pada transparansi, perhitungan fiskal yang cermat, serta pemanfaatan pinjaman untuk kegiatan prioritas," ujarnya. Disampaikan rincian alokasi mandatory spending Tahun Anggaran 2026, yakni Pendidikan Rp 288.633.666.874,26 lalu Kesehatan Rp 2.682.673.325,00 dan Perlindungan sosial Rp 777.286.432,00.

Selain itu, Pemko Tanjungpinang menegaskan komitmen memperkuat ekonomi lokal melalui UMKM, ekonomi kreatif, dan produk unggulan daerah. Rencana pembangunan kolam retensi di Yudowinangun dan Sri Katon juga menjadi bagian penting penanganan banjir. "Kami sepakat atas pentingnya peningkatan belanja modal dan menegaskan komitmen melaksanakan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik," sambungnya.

Sekda Zulhidayat menyambut baik masukan Fraksi Golkar terkait peningkatan PAD dan kemandirian fiskal. Optimalisasi database perpajakan berbasis NIK, digitalisasi sistem pembayaran pajak, penertiban objek pajak, serta pemanfaatan aset daerah akan menjadi perhatian serius Pemko Tanjungpinang. Ia juga menekankan pentingnya membedakan antara belanja modal dan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (BIPP) sebagaimana diatur dalam ketentuan Kementerian Keuangan. Indikator prioritas pembangunan nasional dan daerah akan terus dipertajam demi efektivitas program.

Untuk pandangan Fraksi NasDem mengenai peningkatan kualitas tata kelola anggaran dan pentingnya meningkatkan PAD, Ia menyampaikan alokasi belanja strategis tahun 2026 sebagai berikut, Pendidikan Rp 288.633.666.874,26 lalu Kesehatan Rp 2.682.673.325,00 lalu Infrastruktur Pelayanan Publik Rp354.322.527.590,83 dan Penguatan Ekonomi Masyarakat Rp17.508.676.712,00. Pemko Tanjungpinang sepakat bahwa pinjaman daerah sebesar Rp 150.000.000.000 miliar harus ditujukan pada proyek produktif dan layanan publik. Dalam penanganan banjir, kolam retensi akan menjadi solusi strategis berbasis perencanaan matang.

Terkait masukan PKB terkait penguatan PAD melalui sektor unggulan seperti pariwisata budaya Melayu dan investasi berkelanjutan, Pemko Tanjungpinang sepakat bahwa belanja daerah harus memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Rencana pinjaman daerah akan dibahas lebih mendalam untuk memastikan manfaatnya bagi pembangunan berkelanjutan Kota Tanjungpinang.

Selanjutnya, fokus pembangunan yang ditekankan Fraksi Amanat Sejahtera, meliputi Penanganan banjir dan infrastruktur dasar, Peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, Penguatan ekonomi kerakyatan dan lapangan kerja, Reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Pengembangan kota berbasis budaya Melayu, Efektivitas program berbasis pinjaman daerah, Pemerintah menegaskan perlunya dukungan legislatif untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut.

Sekda Zulhidayat juga mengucapkan terima kasih atas tanggapan dan saran dari Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani. Pertama dari sisi Struktur Pendapatan dan kemandirian fiskal daerah, kami sepakat dengan Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani, bahwa perlu pemetaan potensi PAD secara komprehensif di seluruh jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu implementasi sistem digital terpadu untuk seluruh jenis pajak daerah dan retribusi daerah guna meningkatkan transparansi dan efisiensi, serta perlu dikaji upaya optimalisasi pemanfaatan aset daerah melalui kerjasama dengan pihak ketiga yang berorientasi pada peningkatan PAD.

Kedua dari sisi rasionalisasi belanja daerah dan penggunaan pinjaman daerah, kami sepakat dengan Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani agar dapat terus menerapkan disiplin belanja pada Tahun Anggaran 2026, selektif terhadap belanja yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, memprioritaskan penggunaan pinjaman daerah untuk kegiatan infrastruktur pelayanan publik dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta menjamin setiap program kegiatan bersumber dari pinjaman daerah memiliki rencana kerja yang terukur dan memiliki indikator evaluasi yang jelas.

Ketiga rekomendasi Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani upaya terkait peningkatan peningkatan penanganan banjir berbasis perencanaan tentu saja menjadi perhatian yang sama dan utama bagi Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam menangani permasalahan banjir di Kota Tanjungpinang.

Begitu juga halnya saran dari Fraksi Demokrat Pembangunan Nurani mengenai penguatan kualitas pelayanan publik, upaya reformasi birokrasi. pengembangan ekonomi kreatif, UMKM dan pariwisata, tentunya akan menjadi prioritas kita bersama dan akan menjadi perhatian kita pada pembahasan rancangan perda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 nanti.

Atas pandangan seluruh fraksi, Sekda Zulhidayat mengucapkan terima kasih terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Penyampaian Nota Keuangan beserta Rancangan Peraturan Daerah APBD Tahun Anggaran 2026. "Semoga pembahasan ini dapat berjalan dengan lancar, tepat waktu untuk kepentingan masyarakat," tutupnya.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang