Salurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Lis Pastikan Bantuan Sesuai Data

Prokompim Tanjungpinang – Bersama Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan, Wali Kota Tanjungpinang, H. Lis Darmansyah, S.H., salurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) kepada masyarakat di empat lokasi di Kelurahan Pinang Kencana, yakni Perumahan Bintan Permai, Perumahan Pondok Akasia, Kijang Kencana I, dan Perumahan Bambu Kuning, Rabu (10/9).

Dalam kesempatan itu, Lis mengatakan bahwa Penyaluran CPPD diberikan kepada warga yang memiliki anak terindikasi stunting serta keluarga yang mengalami kondisi kekurangan pangan. "Bantuan ini merupakan bentuk perhatian dan intervensi Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk membantu memenuhi kebutuhan pangan keluarga sekaligus mendukung pemenuhan asupan gizi bagi anak, khususnya yang membutuhkan perhatian lebih terhadap tumbuh kembangnya," ucapnya.

Dikatakannya, kunjungan langsung ke rumah warga tidak sekadar untuk menyerahkan bantuan, tetapi juga untuk melihat kondisi riil masyarakat sekaligus mengevaluasi pelaksanaan program yang selama ini dilaporkan kepada pemerintah. “Kenapa kita turun langsung seperti ini? Jangan kita hanya menerima laporan di atas meja seolah-olah semuanya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan turun ke lapangan, kita bisa melihat kondisi riil masyarakat dan mengetahui apa yang sudah dilakukan serta apa yang masih perlu diperbaiki,” ujarnya.

Menurutnya, hasil peninjauan menunjukkan masih terdapat sejumlah aspek yang perlu diperbaiki, terutama terkait akurasi dan pemutakhiran data penerima bantuan. Oleh karena itu, perangkat daerah diminta tidak hanya mengandalkan data yang tersedia, tetapi juga melakukan verifikasi dan pemutakhiran secara berkala. “Kita menemukan masih ada sejumlah data yang perlu diperbaiki. Jangan sampai masyarakat yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah justru tidak terakomodasi, sementara masyarakat yang kondisinya sudah berubah masih tercatat sebagai penerima,” jelasnya.

Lis menekankan bahwa ketepatan data menjadi kunci agar intervensi pemerintah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar memenuhi kriteria dan membutuhkan bantuan. Untuk itu, data penerima perlu terus diselaraskan dengan berbagai sumber data pemerintah, termasuk data kependudukan, kesehatan, kepesertaan BPJS, serta data sosial lainnya. “Data ini harus kita perbarui secara berkala agar benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat. Karena itu, kita perlu turun langsung ke lapangan untuk melakukan verifikasi, melihat kondisi riil, serta memastikan kebutuhan masyarakat dapat teridentifikasi dengan baik. Dari hasil verifikasi tersebut, kita dapat melakukan evaluasi dan perbaikan sehingga program pemerintah semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang nyata,” pungkasnya.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang