Rakor Camat dan Lurah, Lis Minta Lakukan Pembaruan Serta Validasi Data Secara Berkala

Prokompim Tanjungpinang — Wali Kota Tanjungpinang H. Lis Darmansyah, S.H., memimpin rapat koordinasi bersama camat dan lurah se-Kota Tanjungpinang, dengan menekankan pentingnya peran aktif aparatur wilayah dalam menyelesaikan berbagai persoalan di tengah masyarakat, khususnya terkait data kependudukan dan optimalisasi pendapatan daerah. Rakor diselenggarakan di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Rabu (15/4).

Dalam arahannya, Lis meminta camat dan lurah untuk lebih proaktif, kreatif, serta responsif dalam menyampaikan dan menyelesaikan persoalan di wilayah masing-masing. Ia menegaskan bahwa akurasi data menjadi kunci dalam menentukan kebijakan pemerintah. “Data kependudukan harus benar-benar riil dan terintegrasi. Jangan sampai ada warga yang terdaftar di satu wilayah, tetapi berdomisili di wilayah lain. Ini akan berdampak pada perencanaan pembangunan, pengentasan kemiskinan, hingga penyaluran bantuan,” tegasnya.

Lanjut menekankan akan pentingnya penerapan single data entry berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) agar seluruh data terintegrasi dan dapat digunakan lintas sektor. Oleh karena itu, diharapkan seluruh camat dan lurah untuk berkomitmen melakukan pembaruan serta validasi data secara berkala, sehingga tidak terjadi perbedaan data antarinstansi. “Sudah saatnya kita meninggalkan data yang tidak valid. Data yang akurat akan menentukan arah kebijakan dan program pemerintah ke depan,” ujarnya.

Membahas upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Lis menyebut perlunya langkah konkret dari dalam mendorong optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Salah satunya melalui peningkatan kepatuhan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah masing-masing. Ia menginstruksikan agar dilakukan identifikasi dan pemetaan objek PBB secara menyeluruh, termasuk menelusuri data wajib pajak yang belum jelas alamat maupun status kepemilikannya.  “Mari kita maksimalkan potensi yang ada di wilayah masing-masing. Diminta camat dan lurah benar-benar turun ke lapangan, memastikan data objek dan subjek pajak valid, serta mendorong masyarakat untuk taat membayar pajak. Jika ada data yang belum jelas, segera ditelusuri dan diselesaikan,” imbaunya.

Terkait pengembangan sektor ekonomi, Lis menginstruksikan agar seluruh data pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Tanjungpinang segera didata secara menyeluruh dan terintegrasi. Pendataan tersebut mencakup jenis usaha, skala produksi, hingga potensi pengembangan yang dimiliki masing-masing pelaku usaha. “Data UMKM dan IKM harus jelas dan lengkap. Ini penting agar intervensi kebijakan yang kita lakukan benar-benar tepat sasaran dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Selain itu, Lis juga menyoroti pelaksanaan program Koperasi Merah Putih sebagai salah satu upaya penguatan ekonomi kerakyatan di daerah. Ia meminta agar program tersebut dijalankan secara optimal dan tepat sasaran. 

Terakhir, Lis berharap melalui rakor ini mampu memperkuat sinergi antara pemerintah, kecamatan, dan kelurahan dalam menyelesaikan berbagai persoalan strategis di daerah. "Melalui koordinasi yang lebih intensif dan berbasis data yang akurat, seluruh kebijakan dan program pembangunan diharapkan dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan," pungkasnya.

Sementara itu, Wawako Ariza dalam arahannya menekankan pentingnya fokus pada tugas pokok dan fungsi di wilayah, seperti kebersihan, ketertiban, keamanan, serta pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mendorong camat dan lurah untuk melakukan pemetaan wilayah secara detail, termasuk potensi masalah sosial, kemiskinan, hingga kondisi infrastruktur. “Peran kita adalah memastikan wilayah tetap tertib, bersih, dan aman. Kita juga harus cepat tanggap terhadap persoalan masyarakat serta adaptif terhadap perkembangan teknologi,” ungkapnya.

Ia turut menyoroti pentingnya digitalisasi transaksi di masyarakat, termasuk penggunaan sistem pembayaran non-tunai, guna meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang