Rakor Bersama Gubernur Kepri, Wawako Ariza Sampaikan Dukungan Program Presiden

Prokompim Tanjungpinang - Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Drs.H.Raja Ariza, M.M didampingi Sekretaris Daerah Zulhidayat, S.Hut, M.M mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad untuk membahas terkait program prioritas Presiden Republik Indonesia. Rakor dilaksanakan di Gedung Daerah, Senin (7/9).

Rakor membahas pembangunan / Revitalisasi puskesmas dan Labor Puskesmas, terkait Stunting, TBC, capaian imunisasi hingga program Cek Kesehatan Gratis untuk masyarakat. Selain itu juga dibahas terkait ketersediaan rumah subsidi, kebutuhan air dan listrik hingga pembahasan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Gubernur Kepri Ansar Ahmad menegaskan agar rapat yang sudah dibahas agar segera ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Kota se Kepulauan Riau dan dilaporkan ke Pemprov Kepri disetiap ada perkembangan. "Pemerintah Provinsi Kepri merupakan perpanjangan tangan antara Pemerintah Kabupaten / Kota ke Pemerintah Pusat. Maka kita harus sejalan dan sepakat untuk sama sama serius dalam membangun daerah kita. Apapun yang menjadi kebijakan program Pemerintah Pusat harus kita dukung dengan sungguh sungguh agar target pembangunan dan hasil kerja dilapangan dapat terlaksanan dengan baik sesuai dengan harapan Bapak Presiden untuk mensejahterakan masyarakat," ucapnya.

Menanggapi hal tersebut, Wawako Ariza mengatakan akan segera menindaklanjuti dengan melaksanakan rapat koordinasi bersama jajaran Perangkat Daerah dan pihak terkait terkait program Presiden RI yang telah dibahas bersama, baik masalah Kesehatan, Rumah Subsidi, dan kampung nelayan merah putih. "Terkait Puskesmas dan Labor, kami sudah memiliki gedung di setiap Kecamatan, namun yang terjadi kendala saat ini adalah alat alat kesehatan yang belum mamadai. Maka kami berharap pemprov Kepri dapat memfasilitasi untuk mengajukan bantuan alat kesehatan ke pemerintah Pusat," sebutnya.

Ia juga berharap Pemerintah Pusat melalui Pemprov Kepri dapat memfasilitasi terkait prioritas Program pemerintah yang diperuntukkan di Daerah. Banyak kendala yang dihadapi akibat keterbatasan anggara, termasuk kebutuhan air, lahan bagi perumahan, RDTR yang belum di sah kan. "Maka Pemko Tanjungpinang berharap adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat untuk prioritaskan pembangunan di kota Tanjungpinang. Secara administrasi kami sudah pangkas birokrasi perizinan agar lebih memudahkan investor untuk berinvestasi di Kota Tanjungpinang," harapnya.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang