Pengendalian Inflasi, Rahma Terapkan Strategi 4K

Prokompim Tanjungpinang - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang dihadiri secara virtual oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia. Wali Kota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP, M.M. bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) mengikuti rakor tersebut, dari ruang rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Rabu (8/2).

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengapresiasi kerja sama jajaran pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan inflasi yang membuat angka inflasi menurun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, angka inflasi di bulan Januari 2023 sebesar 5,28 persen. Angka ini menurun dari bulan Desember 2022 sebesar 5,51 persen. “Penurunan ini merupakan sebuah capaian, terutama bagi pemerintah dalam upaya pengendalian inflasi. Artinya terkendali dan bahkan makin terkendali, sekali lagi berkat kerja sama kita semua,” ujar Tito.

Tito meminta jajaran pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah untuk semakin solid dalam upaya pengendalian inflasi. Dia juga meminta pihak-pihak terkait agar tidak berpuas diri dengan adanya penurunan angka inflasi. “Dengan penurunan yang terjadi ini kita tetap harus waspada terutama dengan hal-hal yang dinilai memicu kenaikan angka inflasi, seperti dari moda transportasi angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, hingga bahan bakar minyak. Apalagi harga-harga di tiga sektor tersebut diketahui tergolong sebagai administered price atau harga yang diatur mengacu kepada keputusan administratif atau keputusan pemerintah,” imbaunya.

Usai rakor, Rahma menyampaikan terkait arahan Mendagri dalam rakor tersebut. Sebagaimana diketahui pada bulan Januari 2023 Kota Tanjungpinang menempati urutan ke-2 se-Sumatera dari 24 kota IHK, dan urutan ke-7 secara nasional dari 90 kota IHK.
“Dalam rangka pengendalian inflasi ini, daerah Kota Tanjungpinang menerapkan strategi 4K yakni menjaga Keterjangakauan dan stabilitas harga, menjaga Ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan pangan, menjaga Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif,” terangnya.

Rahma juga menjelaskan penanganan yang dilakukan Tanjungpinang terkait bahan bakar rumah tangga LPG yang menjadi penyumbang besar naiknya angka inflasi. “Pemko Tanjungpinang mengatasi kelangkaan LPG dengan program kartu kendali Puan Molek. Pemilik kartu adalah rumah tangga sasaran dan pemilik usaha kecil, sehingga gas subsidi 3kg tercukupi dan terpenuhi serta tepat sasaran,” ungkap Rahma.

Selanjutnya, Rahma mengatakan Tanjungpinang akan terus memperkuat koordinasi dalam pengendalian angka inflasi. “Sebagaimana arahan yang disampaikan tadi, Pemerintah Kota Tanjungpinang akan terus meningkatkan koordinasi dengan tim pengendalian pangan juga TPID yang ada di Kota Tanjungpinang untuk menjaga kestabilan harga dan inflasi,” tuturnya.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang