Launching dan Press Release Stockpile Bauksit, Sekda Zulhidayat Tegaskan Komitmen Tata Kelola Tambang

Prokompim Tanjungpinang – Upaya penataan ulang tata kelola sumber daya mineral di Provinsi Kepulauan Riau kembali menguat seiring digelarnya Launching dan Press Release Sisa Stockpile Bijih Bauksit, di kawasan Tanjung Mocco, Senin (28/7).

Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI, Letjen TNI (Purn.) Lodewijk Freidrich Paulus ini turut dihadiri Plt. Wakil Jaksa Agung Asep N. Mulyana, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, serta jajaran pejabat dari Kementerian ESDM, Forkopimda, dan sejumlah tokoh strategis lintas kementerian.

Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut., hadir mewakili Pemerintah Kota Tanjungpinang turut menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan strategis ini. Menurutnya, peluncuran data resmi sisa stockpile bauksit merupakan bentuk transparansi dan keseriusan pemerintah dalam memperbaiki tata kelola pertambangan di daerah.

"Kehadiran jajaran dari Pemerintah Pusat adalah penanda bahwa persoalan tambang dan lingkungan kini menjadi prioritas nasional. Maka Pemko Tanjungpinang juga siap berperan aktif dalam pengawasan dan fasilitasi di tingkat kota,” ucapnya.

Ditambahkannya, keterlibatan lintas sektor baik pusat maupun daerah merupakan fondasi penting dalam memastikan seluruh proses pengelolaan sumber daya mineral dilakukan sesuai regulasi dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta keberlanjutan lingkungan.

Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad dalam sambutannya menegaskan bahwa agenda ini merupakan kelanjutan dari koordinasi lintas sektor yang telah dirintis bersama kementerian dan lembaga teknis.

“Launching dan press release ini bukan hanya simbolik. Ini adalah bukti bahwa Kepri tidak tinggal diam dalam menata ulang pertambangan. Kami ingin pastikan bahwa pengelolaan bauksit dilakukan secara legal, berkelanjutan dan memberi manfaat langsung bagi daerah,” ujar Ansar.

Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kepri tidak akan mentolerir praktik pertambangan ilegal. Sinergi bersama aparat penegak hukum termasuk Kejaksaan, Polri, dan Kementerian ESDM akan terus diperkuat untuk mengawal pemulihan kawasan tambang dan menyelesaikan persoalan stockpile yang tersisa.

Kegiatan dilanjutkan dengan peninjauan lapangan oleh Wamenko Polhukam dan jajaran pejabat lainnya ke beberapa titik stockpile untuk melihat langsung kondisi dilapangan. Pemerintah berharap proses penertiban dan pengelolaan lanjutan dapat dilakukan secara tepat, cepat, dan selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang