Diskusi Tantangan Ekonomi, Lis Harapkan Sinergi Rumuskan Strategi Realistis dan Berkelanjutan

Prokompim Tanjungpinang - Wali Kota Tanjungpinang, H.Lis Darmansyah, S.H, kembali menegaskan perlunya kebijakan yang berpihak pada karakteristik daerah kepulauan dalam upaya membangkitkan perekonomian Kota Tanjungpinang. Hal tersebut disampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Strategi Bangkitkan Perekonomian Tanjungpinang” yang digelar oleh Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Provinsi Kepulauan Riau bersama PWI Tanjungpinang, di Hotel Pelangi, sabtu (20/12).

Dalam paparannya, Lis menjelaskan kondisi pertumbuhan ekonomi Tanjungpinang yang pada tahun 2024 berada di angka 3,7 persen. Memasuki tahun 2025, laju pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, yakni 2,9 persen pada triwulan pertama, 2,7 persen pada triwulan kedua, dan kembali menurun menjadi 2,55 persen pada triwulan ketiga. Kondisi tersebut, menurut Lis, harus menjadi perhatian serius karena berpengaruh langsung terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat.

Lis juga menyoroti tingkat pengangguran di Kota Tanjungpinang pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 5,5 persen. Ia menegaskan bahwa tantangan ini tidak dapat dilepaskan dari struktur ekonomi Tanjungpinang yang bukan merupakan daerah industri maupun daerah penghasil sumber daya alam.

“Tanjungpinang adalah kota jasa dan perdagangan. Secara kebijakan nasional, pemerintah pusat juga telah mengarahkan Tanjungpinang sebagai kota pariwisata. Maka pembangunan ekonomi kita harus disesuaikan dengan karakter tersebut,” ujarnya.

Ditambahkannya, pengembangan sektor pariwisata harus terintegrasi dengan sektor pendukung seperti transportasi, perdagangan, jasa, dan ekonomi kreatif agar mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Ia menilai, tanpa dukungan sektor-sektor tersebut, pariwisata tidak akan mampu menjadi penggerak utama perekonomian daerah.

Lis juga turut menekankan pentingnya kepastian hukum bagi objek investasi sebagai faktor penentu dalam menarik minat investor. "Pemko Tanjungpinang terus berupaya menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian regulasi, kemudahan perizinan, serta perlindungan hukum yang jelas," paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Lis menyampaikan bahwa beberapa waktu sebelumnya ia telah menyuarakan aspirasi daerah terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepulauan. Ia menilai, keberadaan RUU Kepulauan sangat penting untuk memberikan keadilan fiskal, kemudahan pembangunan, serta penguatan kewenangan bagi daerah kepulauan seperti Tanjungpinang.

“RUU Kepulauan menjadi harapan besar bagi daerah-daerah kepulauan agar kebijakan nasional lebih adaptif terhadap kondisi geografis dan tantangan pembangunan yang kami hadapi,” tegasnya.

Melalui forum FGD ini, Lis berharap terbangun sinergi yang kuat antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan strategi kebangkitan ekonomi yang realistis dan berkelanjutan, sejalan dengan karakteristik Tanjungpinang sebagai kota jasa, perdagangan, dan pariwisata.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang