BI Berikan Apresiasi Kepada TPID Tanjungpinang, Sekda Zulhidayat Ingatkan Untuk Tetap Waspada

Prokompim Tanjungpinang — Pemerintah Kota Tanjungpinang melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menggelar rapat koordinasi rutin periode Juli 2025 yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, S.Hut. Rapat dilaksanakan di Ruang Rapat Engku Putri Raja Hamidah, Kantor Wali Kota, Senin (21/7).

Rakor dihadiri Kepala BPS Kota Tanjungpinang dan para pemangku kepentingan lintas instansi untuk membahas perkembangan inflasi serta langkah strategis pengendalian harga di tengah potensi tekanan global dan domestik.

Berdasarkan data BPS, inflasi year-on-year (yoy) Kota Tanjungpinang pada Juni 2025 tercatat sebesar 0,07%, jauh di bawah rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5% ±1%. Bahkan secara month-to-month (mtm), Kota Tanjungpinang mengalami deflasi sebesar -0,13%, menandakan lemahnya tekanan harga di tengah tahun berjalan.

Terkait pengendalian inflasi yang terjaga, Zulhidayat mengingatkan kepada TPID agar tidak lengah. “Bank Indonesia mengapresiasi perkembangan kinerja TPID Kota Tanjungpinang yang sudah baik. Namun, kita tidak boleh lengah. Kondisi ini perlu terus dijaga, bahkan ditingkatkan melalui sinergi dan langkah nyata dari semua pihak,” ujarnya.

Zulhidayat menyatakan bahwa inflasi Kota Tanjungpinang saat ini masih relatif aman dan terkendali. Inflasi umum tersusun dari 11 kelompok pengeluaran utama, antara lain kelompok makanan, minuman, dan tembakau, perumahan dan utilitas, transportasi hingga jasa keuangan dan perawatan pribadi.

Dijelaskannya, penyumbang utama inflasi pada bulan Juli adalah cabai merah, angkutan udara, dan angkutan laut, sedangkan deflasi seringkali disebabkan oleh penurunan biaya pendidikan, khususnya biaya sekolah menengah atas. Namun, memasuki Juli 2025, terdapat beberapa potensi risiko inflasi yang harus diantisipasi, antara lain seperti Kenaikan harga BBM nonsubsidi per Juli 2025, Kenaikan tarif angkutan udara yang bertepatan dengan musim liburan sekolah, meningkatnya harga emas perhiasan akibat permintaan global yang tinggi, Risiko imported inflation seiring dengan eskalasi tensi dagang global dan ketidakpastian geopolitik. "Maka perlu adanya langkah antisipatif terhadap efek sekunder dari kebutuhan khusus di daerah. Kebijakan nasional harus diterjemahkan secara adaptif di level lokal,” tegasnya.

Untuk itu Zulhidayat mendorong agar satuan kerja (satker) dan instansi Pemerintah Pusat memperbanyak penyelenggaraan kegiatan di Kota Tanjungpinang. “Setiap kegiatan yang dilaksanakan di kota ini akan berdampak langsung pada peningkatan konsumsi, membantu menaikkan Pendapatan Asli Daerah dan tentunya mendorong inflasi agar tidak terlalu rendah,” ungkapnya.

Zulhidayat juga memberikan apresiasi kepada jajaran kepolisian atas kontribusi dalam program ketahanan pangan. “Kita harapkan ke depan ada bonus nyata dari pemerintah pusat bagi daerah-daerah yang berhasil mengendalikan inflasi,” harapnya.

Terakhir, Zulhidayat menekankan pentingnya dukungan lintas sektor untuk memastikan keberhasilan pengendalian inflasi di Tanjungpinang. “Kerja TPID tidak bisa berdiri sendiri. Dukungan dari semua pihak sangat menentukan, tetap waspada terhadap kemungkinan yang akan muncul dan mempengaruhi pergerakan inflasi dimasa mendatang” pungkasnya.

Sejumlah rekomendasi strategis pengendalian inflasi Tanjungpinang juga dibahas, antara lain Peningkatan produktivitas pertanian melalui inovasi dan bantuan alat mesin pertanian. Optimalisasi kerja sama antar daerah, termasuk peran BUMD pangan sebagai offtaker dan pelaksana KAD. Efisiensi rantai distribusi pangan strategis, termasuk integrasi jadwal logistik laut. Penguatan kegiatan stabilisasi harga melalui pasar murah, Gerakan Pangan Murah dan SPHP. Inovasi program unggulan GNPIP, seperti hidroponik, urban farming, dan gerai pangan TPID.

Protokol dan Komunikasi Pimpinan
Setdako Tanjungpinang