Bersama BPJS, Rahma: urusan jaminan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas

Prokompim Tanjungpinang — Untuk memberikan akses jaminan kesehatan kepada masyarakat kota Tanjungpinang, Walikota Tanjungpinang, Hj. Rahma, S.IP bersama BPJS Kesehatan dan Pemangku Kepentingan Utama Kota Tanjungpinang melaksanakan rapat koordinasi terkait jumlah kepesertaan BPJS di Ruang Rapat Lantai 3 Kantor Walikota, Selasa (6/4).

Rahma menyampaikan terkait data peserta BPJS Kesehatan perlu selalu diperbaharui, dapat dikarenakan peserta yang terdaftar pindah tidak berada di Tanjungpinang lagi, meninggal dunia atau peralihan kepesertaan kesehatan. Rahma meminta kepada Disduk dan Dinsos agar memiliki data terbaru dan memverifikasi jumlah masyarakat yang sudah keluar dari kepesertaan BPJS agar dapat dialihkan kepada calon peserta yang antre. “Kepada OPD terkait besama kelurahan agar mempunyai data terbaru masyarakatnya yang belum terdaftar dan pihak BPJS diharap memberikan jumlah peserta yang sudah tidak aktif lagi untuk digantikan kepada calon peserta BPJS yang saat ini masih antre,” ucap Rahma.

Rahma juga menambahkan bahwa APBD Kota Tanjungpinang terbatas, tetapi urusan jaminan kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. “Yang terpenting adalah bagaimana masyarakat yang membutuhkan mendapatkan jaminan kesehatan, fasilitas dan penanganan untuk jangka panjang, saya juga harapkan komitmen dari BPJS agar masyarakat dapat dilayani dengan baik, sehingga pelayanan kesehatan dapat lebih optimal lagi,” tutupnya.

Kepala BPJS Kesehatan Tanjungpinang, Agung Utama Muchlis, SE menyampaikan terimakasih kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang atas kerjasama dan koordinasi yang terjalin dengan baik dengan BPJS Kesehatan. Agung dalam kesempatan itu menjelaskan jumlah masyarakat Tanjungpinang yang belum tercover sekitar 15% lagi, atau sekitar 30.000 jiwa. “Alhamdulillah untuk semua layanan di Kota Tanjungpinang sudah dapat di atasi dan ada solusi, BPJS akan terus berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan demi memfasilitasi akses jaminan kesehatan masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan oleh Kepala Bidang Perluasan, Pengawasan dan Pemeriksaan Peserta BPJS Cabang Tanjungpinang, Joko H, terkait jumlah peserta yang sudah masuk di dalam program Jaminan Kesehatan Nasinal (JKN) mencapai angka 84,96%, yang diukur melalui persentase antara jumlah penduduk dengan jumlah peserta JKN. “Jumlah penduduk Kota Tanjungpinang yang dibayarkan oleh Penerima Bantuan Iuran APBN berjumlah 39.310 jiwa, dan melalui APBD sebanyak 26.366 jiwa,” jelasnya.

Hadir pada kesempatan itu Sekretaris Daerah Kota Tanjungpinang, Kadisnaker dan Usaha Mikro, Kepala Bappelitbang, Plt. Kadis Dinkes, Kadis. Adm. Kependudukan dan Capil serta Sekretaris Dinas Sosial.

Protokol dan komunikasi pimpinan
Setdako Tanjungpinang